Tujuh Mobil Bantuan Kemen PDT Masih Digudangkan

Tujuh Mobil Bantuan Kemen PDT Masih Digudangkan

Nasib tujuh unit mobil jenis Mitsubishi L 300, bantuan Kementerian Daerah Tertinggal (Kemen PDT) kepada Kabupaten Alor melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), hingga saat ini masih menjadi buah bibir. Belum beroperasinya tujuh unit kendaraan tersebut diduga disebabkan oleh belum lengkapnya surat-surat kendaraan semisal Bukti Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh CV. Tanjung Kumbang sebagai rekanan pelaksana proyek.

Menurut rencana, ketujuh mobil tersebut akan dijadikan sarana transportasi umum untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit terakses kendaraan umum dan dapat memobilisasi komoditi masyarakat dari kantong-kantong produksi ke pasar. Trayek tujuh unit kendaraan itu pun telah dirancang Diskominfo, yakni Pemerintah Kecamatan Pantar Barat Laut dan Pantar Tengah akan kebagian masing-masing satu unit sedangkan lima kendaraan lainnya akan melayani trayek Kalabahi-Kokar, Kalabahi-Otvai dan Kalabahi-Mainang. Namun rencana tersebut harus tertunda karena kendaraan belum dapat beroperasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, Arbay Koho yang dikonfirmasi, Rabu (21/9) di ruang kerjanya, membenarkan hal tersebut. Proyek bantuan Kem PDT tahun anggaran 2010 dengan total dana Rp1 milyar lebih itu telah dilelang dan dimenangkan CV. Tanjung Kumbang. Kontrak yang ditandatangani pun menyebutkan kendaraan diterima dalam kondisi siap beroperasi. Itu berarti surat-surat kendaraan pun harus dilengkapi barulah diserahterimakan rekanan kepada pemerintah. Uniknya, meski surat-surat kendaraan semisal surat ijin usaha, buku kir dan ijin trayek belum dilengkapi namun secara internal telah dilakukan profesional hand over (serahterima) kepada panitia PHO yang dibentuk secara internal di Diskominfo pada bulan Februari 2011 silam.

Namun kendaraan-kendaraan tersebut belum beroperasi karena belum dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor oleh rekaanan pemenang tender. Hal ini dipicu oleh regulasi terbaru terkait pajak yang harus dilunasi rekanan. Pada saat penandatangan kontrak, masih berlaku regulasi sebelumnya, yakni pajak yang dikenakan sebesar 10 persen dari nilai kontrak. Namun dalam perjalanannya, terjadi perubahan regulasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2010, kost pembiayaan pajak yang harus disetor rekanan mengalami kenaikan sebesar 15 persen. Akibatnya, kata Koho, terjadi selisih kurang lebih Rp40 juta.

"Awalnya pajak yang harus dibayar rekanan untuk tujuh kendaraan tersebut sebesar Rp114 juta lebih. Namun karena perubahan regulasi, pajak yang harus disetor menjadi Rp 150 juta lebih. Inilah yang tidak disanggupi rekanan karena terjadi selisih kurang lebih Rp40 juta lebih,"terangnya.

Menurut Koho, rekanan pun keberatan sehingga solusi yang ditempuh menunggu hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT. Setelah dilakukan audit, BPK merekomendasikan agar dananya disetor kembali ke kas daerah. SEtelah disetor ke kas daerah, perubahan biaya pengurusan surat-surat ketujuh kendaraan tersebut termasuk Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan 2011 dan besar kemungkinan akan langsung ditangani Diskominfo.

Sementara itu, Direktur CV. Tanjung Kumbang, Jubir Taru, mengaku telah menyetor kembali biaya pengurusan surat-surat ke kas daerah sesuai rekomendasi BPK. Kini, beroperasi atau tidaknya ketujuh kendaraan tersebut akan sangat bergantung pada APBD Perubahan 2011. Jika tidak direstui Dewan Perwakilan Rakyat DAerah (DPRD) yang memiliki hak budjet, akan semakin lama mobil-mobil ini digudangkan.(gustav)