DPRD ALOR DUKUNG PANTAR JADI KABUPATEN

Moris weni, sekretaris panitia Deklarasi Kabupaten Pantar

500 Juta Rupiah Untuk Study Kelayakan

ASPIRASI sejumlah masyarakat Pantar untuk memisahkan Pantar menjadi kabupaten otonom tampaknya memiliki harapan. Hal itu dibuktikan dengan adanya aliran dana sebesar 500 juta rupiah yang ditetapkan DPRD Kabupaten Alor dalam Sidang Paripurna Penetapan APBD Murni 2011. Dana itu dialirkan melalui Dinas Tata Pemerintahan (Tatapem) untuk dilakukannya study kelayakan. Adapun study kelayakan tersebut akan dipercayakan kepada Undana sebagai tim kajian akademik. 

Sekretaris Panitia Pemekaran, Moris Weni, mengatakan, keinginan masyarakat Pantar untuk terpisah dari kabupaten induk telah lama ada. Seiring waktu berjalan, keinginan tersebut makin mencapai titik kulminasi, sehingga struktur kepanitiaan terbentuk sebagai langkah awal aspirasi tersebut.

Menurut mantan Ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Undana di era 90-an ini, tugas panitia hanya menjembatani antara masyarakat dan DPRD. Setelah itu, dalam urusan selanjutnya, panitia menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sekedar diketahui, saat deklarasi pemekaran, rabu (12/01), ada ratusan orang yang turut dalam deklarasi itu. Ratusan orang itu merupakan perwakilan dari 45 desa dan 1 kelurahan yang ada di 5 kecamatan di pulau Pantar. Tingginya animo masyarakat untuk turut serta, bagi Weni, adalah suatu bukti kalau masyarakat Pantar sudah sangat mengimpikan adanya suatu kabupaten baru di Alor.

Weni kemudian merincikan sejumlah potensi di Pantar yang kelak akan menjadi orientasi pengelolahan. Sejumlah potensi tersebut diantaranya adalah potensi pertambangan meliputi gyps, emas dan minyak bumi; potensi wisata meliputi selat Pantar dan pulau Rusa; potensi perkebunan meliputi mete; dan potensi perikanan. Untuk potensi perikanan, menurut Weni, Pantar tidak kalah dengan kabupaten induk yang memiliki wilayah laut yang cukup luas. Selain itu, satu hal yang cukup penting adalah ada sebagian laut pantar yakni di Desa Tereweng yang berbatasan dengan laut Timor Leste. Sehingga hal itu ke depan bisa diupayakan agar Pantar bisa dikategorikan sebagai kabupaten perbatasan. 

Cuaca Buruk, Pelayanan Macet

Niat masyarakat Pantar untuk terlepas dari Kabupaten Alor memang berangkat dari realitas yang selama ini dialami masyarakat Pantar. Pada bulan-bulan tertentu, perairan laut yang membatasi pulau Pantar dengan pulau Alor sebagai pusat kabupaten menjadi sulit dilalui. Sebab, sampai saat ini, satu-satunya sarana perhubungan yang dapat dilakukan adalah transportasi laut.

Sebagai bagian dari Kabupaten Alor, tentunya masyarakat Pantar meninginkan adanya jangkauan pelayanan yang dapat dilakukan setiap saat. Namun, pembangunan di Pantar semuanya tergantung cuaca. Pembangunan infrastruktur dapat berjalan bila cuaca menghendakinya. Jika dipaksa, nyawa bisa menjadi taruhan. Seolah mewakili masyarakat Pantar, weni menekankan hal ini berulang-ulang. cha